Pemkab Pangandaran Kekurangan ASN Masih Butuh Tenaga Honorer

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dengan adanya wacana pemerintah menghapuskan tenaga non ASN itu menjadi dilematis buat kita...ya, karena walau bagaimanapun 
pemerintah kabupaten pangandaran masih membutuhkan tenaga honorer untuk membantu roda pemerintahan.
"Kita kan masih butuh tenaga honorer, ASN kita kan kurang makanya mesti dibantu oleh non ASN. 

Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Agar Perhatikan Perubahan RKPD

Demikian disampaikan bupati pangandaran H Jeje Wiradinata saat diwawancarai oleh beberapa awak media di ruang kerjanya, Kamis (02/02/2023).

Dikatakannya bahwa, memang beban anggaran untuk non ASN di Pangandaran Rp 50 miliar lebih selama setahun, akan tetapi tenaga mereka masih tetap dibutuhkan.

Baca juga: Kemendagri Dorong Komitmen Daerah Melalui Rencana Aksi PPSI 2023-2025

Ya, karena untuk di tahun 2023 ini, baru ada P3K untuk guru dan tenaga kesehatan, namun untuk bidang lain belum tersedia.

"Sementara operator tenaga administrasi belum ada P3K-nya, makanya untuk sekenatio itu kami masih membahasnya, " Kata Jeje.

Baca juga: Kemendagri Komitmen Dukung Pelaksanaan PPKSP

Sementara di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pangandaran Drs Hendar Suhendar M.Si menuturkan bahwa, anggaran untuk tenaga honorer di Pangandaran memang cukup besar contoh: untuk tahun lalu saja Rp 75 miliar digelontorkan untuk membiayai 4.000 tenaga honorer.

Untuk honoter tenaga non ASN paling besar ada di Dinas Kesehatan dan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, " ujarnya.

Baca juga: Kehadiran MPP Diharap Bisa Menjawab Kebutuhan Pelayanan yang Tepat Sasaran, Efektip dan Efisien

Menurut Hendar, untuk di tahun ini memang perlu ada penyesuaian apabila masih membutuhkan tenaga honorer, sebab apabila merujuk pada anggaran tahun lalu, hal itu dinilai tak akan mencukupi "Artinya harus ada efisiensi anggaran juga.

Didisi lain, memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) merencanakan penghapusan tenaga non ASN pemerintah daerah pada 28 November 2023.

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

Pernyataannya itu tertuang dalam surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, dimana Kebijakan penghapusan tenaga honorer ini terhitung 5 tahun sejak PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan, atau tepatnya pada 28 November 2023, " Kata Hendar. (Anton AS)